Cacatanpublik.com Surabaya – 07 Januari 2025 Dinamika politik di Kota Surabaya kian memanas menyusul penandatanganan surat permohonan maaf oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, kepada Ormas MADAS. Peristiwa yang berlangsung di Auditorium Kampus Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) pada 6 Januari 2025 itu memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.
Penandatanganan surat tersebut dilakukan di hadapan Rektor UNITOMO yang disebut bertindak sebagai mediator. Namun alih-alih meredam situasi, langkah tersebut justru dinilai memicu kegaduhan baru dan dianggap mencederai marwah kepemimpinan Surabaya.
Tokoh masyarakat Surabaya yang juga Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi.
“Ini bukan persoalan personal, tetapi menyangkut harga diri Surabaya sebagai kota pahlawan. Penandatanganan surat permohonan maaf oleh Wakil Wali Kota di ruang publik seperti ini telah melukai harkat dan martabat arek Suroboyo,” ujar Heru, Selasa.
Kritik serupa disampaikan tokoh masyarakat lainnya, Drg. David. Ia menilai tindakan tersebut sebagai langkah yang keliru dan berpotensi memperlemah posisi pemerintah daerah di hadapan kelompok tertentu.
“Surabaya dikenal dengan karakter WANI. Apa yang terjadi justru memperlihatkan sebaliknya dan menimbulkan kekecewaan mendalam di masyarakat,” katanya.
Ketegangan semakin meningkat setelah sejumlah tokoh arek Suroboyo menyatakan akan menggelar Apel Siaga Arek Suroboyo WANI sebagai bentuk sikap tegas menolak premanisme dan segala bentuk pengkotakan sosial berbasis kelompok maupun suku.
Apel siaga tersebut direncanakan berlangsung di halaman Balai Kota Surabaya dan diproyeksikan akan diikuti ribuan massa. Aksi ini disebut sebagai representasi perlawanan moral masyarakat terhadap praktik-praktik yang dinilai merusak tatanan sosial dan politik kota.
Selain itu, sorotan juga diarahkan kepada pihak kampus. Heru MAKI bersama sejumlah penggerak aksi menyatakan akan mendatangi Kampus UNITOMO guna meminta klarifikasi langsung kepada Rektor UNITOMO terkait konsep dan tujuan pertemuan yang berujung pada penandatanganan surat tersebut.
“Kampus seharusnya menjadi ruang akademik yang netral. Ketika rektor hadir dan menjadi saksi, tentu ada tanggung jawab moral yang harus dijelaskan kepada publik,” tegas Heru.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Rektorat UNITOMO maupun Pemerintah Kota Surabaya terkait polemik tersebut.
Namun, berbagai pihak menilai bahwa situasi ini menjadi ujian serius bagi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Kota Surabaya.(Yud)
