SIDOARJO –02 Oktober 2025 Tragedi runtuhnya bangunan Masjid dan Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, yang menelan korban jiwa dan puluhan luka-luka, menyisakan luka mendalam bagi Jawa Timur. Seluruh elemen pemerintah, dari Pemprov Jatim, Pemkab Sidoarjo, Basarnas, BNPB, hingga TNI-Polri turun tangan bahu membahu mengevakuasi korban.
Namun di tengah kepedulian banyak pihak, absennya kehadiran anggota DPRD Jawa Timur di lokasi bencana menimbulkan tanda tanya besar. Bahkan, wakil rakyat dari daerah pemilihan Sidoarjo pun tak terlihat memberi dukungan maupun sekadar menunjukkan simpati.
Ketua MAKI Jatim, Heru, menyebut fenomena ini sebagai bentuk nyata rendahnya sense of crisis para wakil rakyat.
“Dimana empati mereka? Jangan-jangan malah sedang dinas jalan-jalan ke luar kota, sementara masyarakat yang memilihnya berjuang menghadapi musibah. Ini catatan merah luar biasa,” tegas Heru.
Heru menilai, sikap abai DPRD Jatim mencederai kepercayaan publik. Padahal, masyarakat memilih para legislator dengan harapan mereka hadir di saat suka maupun duka.
“Kalau mereka hanya datang saat pesta seremonial atau sidang paripurna, tapi absen ketika rakyat berduka, lalu apa gunanya keberadaan dewan?,” tambahnya.
Kekecewaan publik semakin menguat ketika berbagai tokoh lain, mulai dari gubernur, wakil gubernur, hingga aktivis masyarakat, justru hadir dan terjun langsung. Kontrasnya peran DPRD Jatim dalam bencana ini memunculkan wacana keras: apa dewan benar-benar mewakili rakyat atau sekadar menikmati fasilitas jabatan?
Sebagai bentuk protes, MAKI Jatim meluncurkan petisi #BubarkanDewanJatim, yang kini mulai mendapat perhatian masyarakat luas. Petisi ini dianggap sebagai simbol perlawanan moral terhadap lembaga yang dinilai minim empati.
“Suara rakyat adalah suara langit. Kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi, maka DPRD Jatim harus siap menghadapi konsekuensinya,” pungkas Heru.(Yud)
