Cacatanpublik.com,//. Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan pentingnya standarisasi dan digitalisasi angkutan kota (angkot) saat menggelar kegiatan reses di Kota Malang, 8–15 Februari 2026. Pesan tersebut ia sampaikan dalam forum dialog bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan para sopir angkot.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh antusiasme itu, Puguh menilai angkot masih memiliki peran strategis sebagai moda transportasi publik, terutama di tengah keterbatasan infrastruktur jalan dan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi di Kota Malang.
“Ruas jalan kita tidak bertambah, sementara volume kendaraan terus naik. Angkot tetap relevan karena mampu menjangkau ruas-ruas kecil. Namun agar tetap diminati, harus ada standarisasi dan digitalisasi layanan,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut.
Menurutnya, standarisasi perlu dilakukan mulai dari kondisi fisik armada, aspek keselamatan, kenyamanan penumpang, hingga kepastian tarif. Ia menekankan bahwa masyarakat, khususnya orang tua dan pelajar, membutuhkan jaminan keamanan dan pelayanan yang profesional jika ingin beralih ke transportasi umum.
Selain itu, Puguh mendorong penerapan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS atau skema pembayaran berbasis layanan (by the service). Digitalisasi dinilai dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus citra angkot sebagai moda transportasi modern.
“Kalau sistemnya tertata dan pembayarannya sudah digital, kepercayaan publik akan meningkat. Ini bagian dari transformasi menuju transportasi publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Puguh juga kembali mengangkat gagasan “Angkot Halokes” (Angkutan Sekolah) yang telah ia suarakan sejak 2022. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi kemacetan di jam masuk dan pulang sekolah, sekaligus menghidupkan kembali peran angkot di tengah persaingan dengan kendaraan pribadi.
Ia menilai, dengan standarisasi armada dan dukungan sistem digital, angkot dapat terintegrasi dengan moda lain seperti Trans Jatim, sehingga membentuk sistem transportasi publik yang saling terhubung.
“Ini perlu kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Harus ada dukungan kebijakan dan anggaran agar angkot tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi,” tegasnya.
Melalui reses ini, Puguh berharap aspirasi para pelaku angkutan kota dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan transportasi publik. Ia optimistis, dengan pembenahan menyeluruh, angkot dapat kembali menjadi tulang punggung mobilitas warga Kota Malang.
“Transportasi publik yang nyaman dan modern adalah kunci kota yang ramah dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Yud)
