SURABAYA — Calon Ketua DPW PNI (Partai Nasional Indonesia) Merdeka Provinsi Jawa Timur, Slamet Pramono, akrab disapa Cak Bram, menyampaikan sikap tegas menyikapi informasi mengenai perubahan pelaksanaan Kongres Jilid I PNI Merdeka yang sebelumnya dijadwalkan pada 16–18 Agustus 2026 di Hotel Jayakarta Bandung, Jawa Barat.
Informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa agenda tersebut berpotensi diubah menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) atau dilaksanakan secara tertutup. Cak Bram meminta agar setiap perubahan agenda forum organisasi tersebut memiliki dasar hukum dan dasar organisasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu disampaikan Cak Bram saat diwawancarai wartawan pada Sabtu (15/8/2026).
Menurut Cak Bram, informasi mengenai perubahan tersebut disampaikan oleh Ketua CC DPP/Sekretaris Jenderal DPP PNI Merdeka, Budiman, SKM., MM.Kes., melalui Iwan selaku Bendahara Umum DPP PNI Merdeka.
“Saya mempertanyakan secara tegas, apa dasar perubahan Kongres Jilid I menjadi Kongres Luar Biasa atau kongres tertutup? Apakah mekanisme tersebut benar-benar diperbolehkan dalam AD/ART dan aturan organisasi PNI Merdeka? Kalau memang ada dasar dan ketentuannya, silakan dibuka secara terang kepada seluruh kader,” tegas Cak Bram.
Ia menilai kongres merupakan forum penting yang menentukan arah perjalanan organisasi dan kepemimpinan partai. Karena itu, pelaksanaannya menurut dia harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, keterbukaan, musyawarah, serta kepatuhan terhadap AD/ART dan ketentuan organisasi.
“Jangan sampai atas nama kepentingan organisasi kemudian aturan organisasi justru diabaikan. Kalau sebuah keputusan menyangkut forum tertinggi partai, maka prosesnya juga harus mengikuti aturan tertinggi yang berlaku di internal organisasi,” ujarnya.
Cak Bram juga meminta DPP memberikan penjelasan resmi mengenai status Kongres Jilid I, dasar perubahan agenda, kewenangan pihak yang mengambil keputusan, serta mekanisme penetapan peserta apabila benar akan dilaksanakan KLB atau forum tertutup.
Ia menegaskan, sikap tersebut bukan untuk mempertentangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Sebagai kader dan calon Ketua DPW PNI Merdeka Jawa Timur, dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memastikan proses organisasi berjalan secara demokratis, transparan, konstitusional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menghormati DPP, tetapi penghormatan kepada pimpinan tidak berarti membenarkan setiap keputusan tanpa dasar. Dalam organisasi, semua pihak harus tunduk pada aturan. Bukan aturan yang tunduk pada kepentingan pihak tertentu,” kata Cak Bram.
Lebih lanjut, Cak Bram menyatakan akan mempelajari seluruh ketentuan organisasi dan meminta penjelasan resmi sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Kami akan mengambil langkah-langkah secara terukur, tegas, dan tetap dalam koridor aturan organisasi. Bila diperlukan, kami akan menyampaikan sikap secara resmi kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Yang kami perjuangkan bukan jabatan pribadi, tetapi marwah organisasi dan hak kader untuk mendapatkan proses yang adil dan terbuka,” tegasnya.
Cak Bram juga mengimbau seluruh kader PNI Merdeka agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum memperoleh kejelasan resmi.
Menurutnya, PNI Merdeka harus menjadi rumah politik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, demokrasi internal, serta kepastian aturan.
“Jangan jadikan kongres sebagai ruang tertutup untuk mengambil keputusan yang menyangkut masa depan seluruh kader. Kalau semuanya sudah sesuai aturan, tidak ada alasan untuk takut terbuka. Kami siap berdialog, siap bermusyawarah, tetapi kami juga siap berdiri tegak mempertahankan aturan organisasi,” pungkasnya.
Jawa Timur tetap tenang, tetapi tidak akan diam.
Jawa Timur tetap solid, tetapi tidak akan kehilangan sikap.
Jawa Timur menghormati organisasi, tetapi tetap berdiri membela hak kader.
Kami menuntut transparansi.
Kami menunggu kebenaran.
Kami menjaga marwah PNI Merdeka.
Slamet Pramono (Cak Bram)
Calon Ketua DPW PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur
