Surabaya —15 November 2025 Rumah Sakit Saiful Anwar (RSAA) Malang, yang selama ini dikenal sebagai salah satu rumah sakit rujukan nasional Kelas A Pendidikan di Jawa Timur, kini tengah diterpa isu serius terkait dugaan penyimpangan dalam proses rekrutmen pegawai BLUD Non ASN pada tahun 2023 dan 2024. Dugaan tersebut menyeruak setelah muncul keluhan dari sejumlah calon peserta yang mengaku menjadi korban praktik tidak sehat dalam seleksi tersebut.
Sebagaimana diketahui, RSAA Malang yang berdiri sejak 1979 dan ditetapkan sebagai rumah sakit Kelas A berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 673/MENKES/SK/VI/2007, telah berkembang pesat dengan fasilitas modern dan pelayanan berstandar tinggi. Rumah sakit ini kini memiliki lebih dari 900 tempat tidur dan melayani berbagai jenis pelayanan yang terakreditasi lengkap.
Namun di balik prestasi tersebut, muncul dugaan kuat bahwa proses rekrutmen BLUD Non ASN yang diumumkan secara resmi melalui laman rsusaifulanwar.jatimprov.go.id tidak sepenuhnya berjalan transparan. Sejumlah aktivis Jawa Timur dan para calon peserta mengaku mencium adanya praktik “endorse berbayar”, di mana pelamar disebut harus memberikan sejumlah uang kepada oknum tertentu untuk dapat diprioritaskan dalam seleksi.
Dalam investigasi yang dilakukan tim SwaraRakyat.com, ditemukan adanya bukti berupa dokumen bertanda tangan di atas materai yang disebut terkait dengan praktik tersebut. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa ada indikasi permainan sistematis yang melibatkan pihak-pihak tertentu di internal RSAA Malang.
Ketua DPD PWRI Jawa Timur, M. Ridwan, ikut angkat bicara. Ia menyebut kasus ini sebagai preseden buruk yang tidak boleh dibiarkan.
“Jika dugaan ini benar, maka praktik tidak sehat ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ini merusak nama baik RSAA sebagai rumah sakit rujukan nasional,” tegasnya.
Ridwan juga menjelaskan bahwa proses masuk sebagai tenaga BLUD seharusnya murni berdasarkan kompetensi dan kebutuhan rumah sakit. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
“Bukan perkara mudah masuk sebagai tenaga BLUD di RSAA Malang, kecuali jika ada endorse dari pihak tertentu. Endorse di sini bukan sekadar rekomendasi, tetapi diduga berhubungan dengan permintaan uang. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Menurut Ridwan, jika praktik ini terbukti, maka sangat mungkin terdapat lebih dari satu oknum yang terlibat. Ia mendesak Pemprov Jawa Timur, Inspektorat, dan aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proses rekrutmen BLUD RSAA Malang pada tahun 2023 dan 2024.
“Jangan sampai institusi sebesar RSAA Malang tercoreng akibat ulah segelintir pihak. Korban-korbannya saat ini hidup bagaikan perahu tanpa nahkoda. Mereka menunggu keadilan,” imbuhnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RSAA Malang belum memberikan keterangan resmi terkait temuan dan dugaan tersebut. Sementara itu, para aktivis dan organisasi masyarakat sipil berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini agar tidak tenggelam di tengah hiruk pikuk isu lainnya.
Kasus ini menjadi pertanyaan besar bagi publik: Siapa dalang di balik dugaan praktik kotor ini, dan sampai sejauh mana aliran dana tersebut mengalir?
Investigasi mendalam masih terus dilakukan, dan publik menunggu transparansi serta langkah konkret dari pihak berwenang.(Yud)
Bersambung…
